 |
| Ancaman corona membuat pemerintah sedang pertimbangkan kebijakan soal mudik lebaran 2020 |
Jakarta (#Bogor) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait tengah menggodok opsi kebijakan tidak mudik lebaran 2020 guna mencegah penyebaran virus Covid-19 ke penjuru Indonesia. Hal ini disampaikan Juru Bicara Menko Marves dan Kemenko Marves Jodi Mahardi, di Jakarta (24/3).
"Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Jodi. Tiga skenario yang dibahas sejumlah kementerian terkait, Pertama, bussines as usual artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," ucap Jodi.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan gelar rapat koordinasi terkait kesiapan kebijakan tidak mudik lebaran sebagai upaya pembatasan penyebaran virus Covid-19. Rapat digelar melalui video conference (23/3), diikuti sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, BNPB, KSP, TNI, dan Polri.
Dalam rapat dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus Corona ke seluruh Indonesia akibat mudik.
“Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat ," jelas Luhut. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.
"Tahun 2020 akan ada Pilkada di 207 daerah. Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan bersurat untuk melarang mudik gratis," papar Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.
Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan berencana mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang menuju wilayah Jateng dan Jatim. Sementara transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50%.
Lalu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Dan TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 ini.
Bila nanti diputuskan tidak ada mudik, maka komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dilakukan secara intensif. Dalam rangka itu, Kementerian Agama akan meminta ormas Islam agar ikut serta menyampaikan anjuran tidak mudik kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tidak mudik lebaran diyakini bisa membatasi penyebaran virus corona ke daerah. “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus corona) ke seluruh Indonesia," tegae Kepala BNPB Doni Monardo.
“Semua ini masih belum ada keputusan final menunggu kondisi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri,” ungkap Jodi (ma).
Foto: abri
